Home Berita Arsip Link Search
  Pimpinan Fraksi  
  Susunan Keanggotaan  
  Undang-Undang  
  Hasil Pengawasan Fraksi  
  Seputar APBN  
  Isu Strategis  
  Agenda  
  Aspirasi Rakyat  
Berita

2010-04-05
FPPP Dukung Bentuk Pansus Pajak

Fraksi PPP DPR RI mendukung pembentukan panitia khusus DPR untuk pengusutan kasus-kasus yang berkenaan dengan praktik mafia perpajakan.

2009-11-10
FPPP Minta Perhatikan Rekomendasi Tim 8

Ketua FPPP DPR Hasrul Azwar meminta Polri dan Kejakgung memerhatikan rekomendasi Tim 8 terkait kasus Pimpinan KPK non aktif Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

2009-11-10
FPPP Serukan Refomrasi Hukum

Fraksi PPP DPR RI menyerukan reformasi hukum dan penguatan pemberantasan korupsi, terutama di kalangan aparat penegak hukum

2009-10-01
Sumbangan FPPP terhadap Korban Gempa Sumbar

FPPP DPR RI memulai kiprahnya dengan menolong korban gempa di Sumatera Barat. Saat rapat fraksi pertama, Ketua Umum DPP PPP yang juga Anggota DPR RI Suryadharma Ali mengajak semua anggota fraksi untuk menyisihkan rejeki menolong sesama.

2009-09-27
Halal bil Halal & Temu Lepas FPPP DPR RI

Fraksi PPP DPR RI mengadakan acara halal bil halal dan temu lepas Anggota Fraksi PPP DPR RI Periode 2004-2009 dengan Periode 2009-2014, Senin 28 September malam di Jakarta. Diharapkan semua anggota fraksi hadir, termasuk calon anggota DPR terpilih dari PP

2009-09-25
Perppu Tidak Lemahkan KPK

Penerbitan Perppu tidak akan melemahkan KPK sepanjang pelaksana tugas pimpinan KPK yang ditunjuk bersifat sementara dan mempunyai integritas. Demikian disampaikan Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saifuddin, Jumat 25 September.

2009-09-15
PPP Setuju Penundaan RUU Rahasia Negara

Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saifuddin mendukung penundaan pembahasan RUU Rahasia Negara terkait dengan banyaknya protes terhadap RUU tersebut. Demikian disampaikan Lukman kepada media, Selasa 15 September.

2009-09-14
KPK Harus Bisa Menuntut

Menurut Anggota Pansus RUU Pengadilan Tipikor yang juga Ketua FPPP DPR Lukman Hakim Saifuddin, KPK harus tetap diberi kewenangan penuntutan. Ini berbeda dengan pendapat banyak pihak untuk menghilangkan kewenangan KPK atas penuntutan dan peradilan.

2009-09-01
PPP Meyakini Pilihan SBY

PPP memiliki keyakinan Presiden terpilih SBY dapat dengan tepat memilih menteri-menterinya.

2009-08-31
Inkonstitusional, Tolak RUU Halal

Pembahasan RUU Jaminan Produk Halal masih panas, padahal pemberlakuannya justru mendukung hak beragama warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.

2009-08-28
DPR RI Ulang Tahun

DPR RI menggelar peringatan hari ulang tahun DPR, yang sebenarnya jatuh setiap tanggal 29 Agustus.

2009-08-28
Naikkan PNBP pada RAPBN 2010

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI, yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPR, Suharso Monoarfa menegaskan pemerintah dapat menaikkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 4,1 triliun hanya dari sektor pertambangan

2009-08-27
Tanggapan terhadap Pernyataan Petinggi PD

Ketua Fraksi PPP DPR RI Lukman Hakim Saifuddin meminta semua pihak untuk bersikap proporsional dalam menanggapi pernyataan pribadi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Mubarok seputar kabinet dan koalisi pendukung SBY

2009-08-27
Asumsi Harga Minyak RAPBN 2010

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, yang juga Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Suharso Monoarfa menjelaskan kesepakatan perubahan asumsi harga minyak pada RAPBN 2010.

2009-08-26
Rapat Pansus Pengadilan Militer Batal

Kelanjutan pembahasan masalah peradilan militer, apakah seperti sekarang di bawah otoritas militer, atau ditempatkan di bawah MA, seperti peradilan umum, agama dan tata usaha negara

2009-08-24
Indonesia Terjebak Impor Pangan GARAM PUN DIIMPOR SENILAI Rp 900 MILIAR

Peta produksi, kebutuhan dan besar impor pangan yang menggerogoti devisa dan kemandirian pangan, termasuk para petani Indonesia.

 Previous | Next

 

Berita

2010-04-05
FPPP Dukung Bentuk Pansus Pajak
Fraksi PPP DPR RI mendukung pembentukan panitia khusus DPR untuk pengusutan kasus-kasus yang berkenaan dengan praktik mafia perpajakan.

2009-11-10
FPPP Minta Perhatikan Rekomendasi Tim 8
Ketua FPPP DPR Hasrul Azwar meminta Polri dan Kejakgung memerhatikan rekomendasi Tim 8 terkait kasus Pimpinan KPK non aktif Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

Berita lainnya >

Arsip


Arsip lainnya >

Aspirasi Rakyat





Aspirasi lainnya >

 

   
   

 


 
  desain oleh burningzeppelin.blogspot.com dan www.xidcode.com